Pecah Kongsi, KMP Tak Bisa Lagi Disebut Koalisi Permanen

Jakarta, infobreakingnews - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi ujian terhadap koalisi yang selama ini mengklaim solid.

Berawal dari pernyataan Golkar versi Aburizal Bakrie di Munas Bali soal penolakannya terhadap Perppu Pilkada, maka Januari 2015 diprediksikan menjadi waktu meledaknya isu Perppu dan mengguncang konstelasi politik.

"Perppu menjadi batu uji kekuatan KMP saat ini. Golkar sudah menyatakan akan tolak Perppu. Nah apakah ini akan didukung oleh mitra koalisinya atau tidak? Kalau tidak, maka KMP akan sangat rapuh dan tidak bisa lagi disebut sebagai koalisi permanen yang sempat mereka deklarasikan sebelumnya," kata Asep Warlan Yusuf, pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (10/12).

Padahal, pada saat diterbitkannya Perppu oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene Ketua Umum Demokrat, KMP menyetujui Perppu itu dan menandatangani kesepakatan dengan perjanjian bahwa dalam pemilihan paket ketua DPR, Demokrat mendukung paket yang diajukan KMP.

Namun, dengan alasan suara dari peserta Munas yang notabene adalah pengurus Golkar di daerah, ARB memutuskan bahwa partai berlambang beringin itu menolak Perppu dan mendukung pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Itu berarti, Golkar telah mengkhianati kesepakatan awal mereka.

Penolakan Golkar terhadap kesepakatan Perpu Pilkada Langsung itulah yang kemudian membuat SBY sepakat mendukung kubu KIH saat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, kemaren di Istana Negara. Lebih jauh nahkan SBY merasa dikhianati oleh Golkar, dan reaksi keras SBY ini sekaligus didukung Ketum PAN Hatta Rajasa yang melalui Twiternya menyebut secara tegas akan keluar dari kubu KMP dan mendukung KIH pemerintahan Joko Widodo.

Akibat dari pernyataan yang mengandung rasa kecewa dari kedua parpol yang selama ini mendukung Prabowo, akhirnya begitu cepat pula pihak KMP berbalik arah, dimana pihak Ical bahkan Waketum Gerindra Fadli Zon menyatakan akan kembali mendukung Pilkada Langsung, namun terlanjur sudah pecah kongsi yang selma ini disebut sudah permanen itu. Betul kata mereka, bahwa tak ada yang abadi dalam politik, selain hanya kepentingan yang menguntungkan secara gono-gini. *** Emil Fosters.