Kasus Edy Nasution Menjadi Pintu Masuk KPK Bongkar Mafia Hukum

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

Jakarta, infobreakingnews - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dicegah KPK dan masih berstatus sebagai saksi. Pencegahan ke luar negeri dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap yang membelit panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution.

Edy ditangkap setelah menerima dua kali duit dari pihak berperkara yang disampaikan oleh Doddy Aryanto Supeno. Selepas itu, KPK turut menggeledah ruang klerja Edy dan menemukan Rp 900 juta yang siap dibagi bagikan kesejumlah atasanya, walau uang yang disita dari ruang kerja Edy itu sangat diyakini bukan dari perkara yang membuat tertangkap basah KPK.

Begitu juuga halnya penyidik KPK melakukan penggeledahan disejumlah lokasi termasuk rumah dan kantor Nurhadi.

Duit pecahan dolar Amerika Serikat yangt jumlah Rp 4 miliar lebih itupun disita KPK dari rumah tinggalnya serta ruang kerja Nurhadi di MA.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut hubungan antara Nurhadi dengan Edy, kinii sedang didalami melalui petunjuk dokummen dan perangkat kominikasi yang disita dari keduanya.

"Itu masih diselidiki, di penyidikan saya tidak bisa mengungkapkan apa perannya Nurhadi.  Siapa itu Pak Edy Nasution dan kaitannya dengan Pak Nurhadi masih terus didalami," kata Alex, kepada infobreakingnews.com, Selasa (26/4/2016).

Dalam pengembangan kasus, KPK memang sering melakukan penelusuran asal muasal duit atau follow the money sehingga bisa diketahui peran-peran pihak yang bersangkutan.

Sehingga banyak tokoh penggiat anti Korupsi menyebutkan kasus OTT terhadap Edy Nasution merupakan pintu masuk KPK membongkar mafia peradilan, dari mulai tingkat pertama (PN) hingga tembus kebenteng peradilan terakhir di MA itu.*** Emil F Simatupang.