Ruhut : Itu Cuma Akal-Akalan Oknum Wartawan Aja

Jakarta, infobreakingnews - Terkait beredarnya kabar disejumlah media yang menyebutkan adanya bocoran dari penyidik KPK, Ahok menerima sejumlah dana dari pihak perusahaan tersangka Ariesman Wijaya, pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti (Usakti), Abdul Fickhar Hadjar, mengatakan, tidak etis penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka hasil penyidikan ke publik sebelum sidang digelar. Hal itu dinilai melanggar etik karena hasil penyidikan merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.

"Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) . BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di Pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik," ujar Abdul Fickar Hadjar, kepada infobreakingnews.com, di Jakarta, Jumat (13/5).

Abdul mengatakan, penyidik yang membocorkan BAP bisa masuk dalam pelanggaran kode etik. Penyidik yang membocorkan itu bisa diproses sesuai aturan yang belaku.

Namun, Abdul Fickhar tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP tersebut. Sebab, penyidik KPK selama ini masih taat aturan karena memiliki dewan etik sendiri.

Sejumlah pemberitaan menyebutkan, PT Agung Podomoro Land (APL) mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Direktur Utama PT APL Ariesman Widjaja menyebut perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo.

Uang sebesar itu, kata Ariesman, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan saat penggusuran. Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik KPK.

Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal dugaan pembocoran BAP itu. Ruhut sendiri tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP ke publik.

"Saya tidak yakin penyidik mau bocorin (BAP). Itu hanya akal-akalan teman-teman oknum wartawan juga.Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok," katanya.

Ruhut menegaskan, informasi yang tak jelas tak perlu diperbesar karena tujuannya cukup jelas yakni hanya untuk memojokkan Ahok jelang Pilkada. Politisi Demokrat itu yakin, semakin banyak isu dan tekanan yang ditujukan akan membuat rakyat Jakarta semakin menyukai Ahok.

"Ahok semakin ditekan akan semakin dicintai rakyat. Ahok tak terbendung karena telah bekerja keras untuk Jakarta. Itu fakta lho," ucapnya.*** Emil Simatupang.