Haris Azhar Bakal Bongkar Oknum Petinggi Polri Yang Terima Uang Narkoba

Jakarta, infobreakingnews – Masih terus berkembang bahkan belakangan ini semakin jelas, namun jaminan atas koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Aksi Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang bakal membuka sejumlah informasi baru dan penting yang ditemukan Kontras terkait kesaksian terpidana mati Freddy Budiman mengenai jaringan narkoba di Indonesia, dibutuhkan secara nyata dari Pressiden Joko Widodo

“Kami ada tim kecil di Kontras untuk mendalami cerita Freddy Budiman. Ada informasi tambahan yang baru dan penting. Namun, kami tidak bisa membuka sekarang, kami butuh jaminan atau perlindungan politik dari Presiden agar orang yang memberi informasi soal narkoba itu mendapat jaminan perlindungan dalam bentuk Keputusan Presiden," ujar Haris seusai acara diskusi bertajuk "Nawa Cita, Pemberantasan Narkoba dan Ancaman Kebebasan Berkespresi" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Perlindungan politik ini, kata Haris juga dapat mengukur keseriusan Presiden Jokowi dalam upaya memberantas narkoba. Dengan adanya perlindungan politik, maka akan ada jaminan keamanan bagi para saksi atau siapa saja yang akan memberikan informasi bahkan informasi secara berkala.

“Kalau ada perhatian dari presiden, ini akan menjadi menarik dan perlaha-lahan terbongkar jaringan narkoba ini. Jadi, penting adanya tim kepresidenan (khusus untuk bongkar narkoba), jaminan dan keamanan saksi, akses dan konektivitas antara lembaga, sehingga dugaan pelaku di LP dan institusi tertentu bisa terbongkar,” terang dia.

Jika tidak ada jaminan politik dari Presiden Jokowi, kata dia, Kontras akan tetap mencari cara untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada publik. "Kita lihat dulu, kalau tidak segera mendapat jaminan perlindungan akan tetap kami ungkap ke publik. Tapi dengan begitu Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo akan dipertanyakan oleh masyarakat," pungkas Haris.

Kabarnya kini Haris telah mengantongi sejumlah nama oknum petinggi BNN dan Mabes Polri yang menerima aliran dana dari bandit narkoba Freddy Budiman dimana jumlah dana yang sempat dilacak BPK sebesar Rp 3.7 Triliun adalah hasil bisnis narkoba itupun menjadi bancakan berjamaah. *** Candra Wibawanti.