![]() |
Jakarta, infobreakingnews
- Konsolidasi organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik
Indonesia (Lemtari) terus berlangsung. Pada Bulan November 2016
nanti Lemtari akan menggelar Musyawarah Adat dalam rangka memperkuat
fungsi lembaga adat di negeri ini.
Langkah pertama yang akan
dilakukan Lemtari adalah bagaimana Peraturan Adat Nasional Republik Indonesia
keberadaannya disepakati. Kemudian setelah itu memfungsikan kembali ketentuan
hukum adat istiadat di bumi kita masing-masing.
Lembaga Tinggi Masyarakat
Adat Republik Indonesia (Lemtari) memiliki program kerja dengan berbagai
kegiatan demi eksistensi organisasi di tengah
masyarakat. Dengan
demikian semua jajaran pengurus memiliki peran dan fungsi turut berpartisipasi
menyukseskan lancarnya program Lemtari.
Ketua Umum DPP Lemtari,
Suhaili Husein Datuk Mudo, SH mengatakan, digelarnya Musyawarah Adat Nasional
(Musdatnas) pada bulan November 2016 di TMII pihaknya mengaku masih kekurangan
dana sehingga berusaha menyebarkan proposal ke berbagai pihak terutama kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
![]() |
| Ketum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo, SH |
“Secara bertahap proposal
kini kami telah kirimkan melalui kantor pos ke sejumlah Gubernur dan
Bupati/walikota se-Indonesia, targetnya dari 34 gubernur dan 540
bupati/walikota tersebut 50%-nya saja yang direspon maka kegiatan Lemtari akan
sukses,” ungkap Datuk Suhaili kepada awak media, Kamis (22/9/2016).
Upaya lain dalam rangka
memperkenalkan Lemtari, ujar Datuk Suhaili, pihaknya telah melakukan audiensi
ke sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah, seperti Kemendagri, Kemenko PMK,
Kementeraian Agraria dan BPN serta Dinas Pariwisata DKI.
“Dalam waktu dekat ini
kami akan melakukan audensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tambahnya.
***Dody Zuhdi




0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !