Kasus Ruben PS Marey Potret Buram Penegakan Hukum

Ruben PS Marey Didampingi Tim Kuasa Hukumnya Terdiri Hartono Tanuwidjaja, S.H., MSi., M.H., Syamsudin H. Abas S.H., Samuel Ginting, S.H., M.H. di Pengadilan Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Jakarta, Info Breaking News - Penegakan supremasi hukum semakin amburadul akibat ulah oknum aparat yang seenak jidatnya menabrak rambu rambu yang sudah digariskan sebagai instrumen demi keadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Tetapi nyatanya jutru semakin banyak saja oknum yang sudah bergelar sarjana hukum, malah menjadi pengkhianat keadilan itu sendiri, sehingga membuat republik ini semakin dikotori oleh aparat bermental tempe tapi memiliki jabatan bergengsi di intitusi penegakan hukum, apakah itu  di Polri, kejaksaan, atau bahkan di jajaran hakim dan profesi lainnya.

Potret buram penegakan hukum ini semakin terlihat jelas pada kasus Ruben P.S. Marey, S.Sos., MSi, awalnya ditangkap anggota Polisi dengan tuduhan ikut terlibat terkait adanya isu dana puluhan triliun sumbangan dunia kepada raja-raja nusantara yang konon sedang diajukan permohonan pencairannya oleh Ruben P.S. Marey sesuai Proposal Dana yang diajukan untuk membiayai sejumlah giat Pembangunan Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Namun, pencairan dana tersebut pun harus terganjal karena belum adanya persetujuan dari Presiden RI untuk memerintahkan kepada Menkeu RI agar ikut membantu proses pencairan dana liar yang sempat memakan banyak korban, seperti tertipunya uang Rp 50 juta milik sang ratu hoax Ratna Sarumpaet, yang juga tergiur ingin menikmati uang sang raja tersebut diatas.

Ruben sendiri sejatinya tak memiliki kaitan dengan uang Rp 50 juta milik Ratna, namun ia pernah meminta bantuan kepada Ratna Sarumpaet Crisis Center untuk menyuarakan perihal terhambatnya upaya Pencairan Dana yang berasal dari duit raja-raja nusantara tersebut, yang konon telah ditransfer oleh Haryanto dari Commerz Bank di Frankfurt, Jerman ke rekening Ruben P.S. Marey di Bank Mandiri.

Ruben, putra asli Papua kelahiran Fakfak yang sesungguhnya merupakan aktivis jenius dan pemberani ini, ikut diisukan berada dalam kelompok tim pencairan uang raja yang berjumlah sangat fantastis itu. Tetapi penangkapan atas diri Ruben tidak disertai prosedur hukum, karena  tidak ada Sprin Han bahkan tidak didampingi kuasa hukum padahal ancaman pasal yang dikenakan pada nya diatas 5 tahun lebih, yang kata undang undang haruslah ketika dipanggil dan di BAP wajib dan mutlak didampingi oleh kuasa hukumnya.

Gilanya lagi hak azasi manusia Ruben dirampas berkali-kali. Ruben yang seharusnya bebas demi hukum akibat perpanjangan masa tahanannya telah habis pada 21Desember 2018 itu pun terus ditabrak seenaknya oleh oknum bermental kurang bisa memahami KUHAP, sehinga Ruben masih terus ditahun hingga 20 Feb 2019,dan hingga tiba pada penyesatan hukum , dimana tuduhan awal tadi di tingkat penyidikan Polda Metro Jaya itu sama sekali tak bisa dibuktikan, sehingga oleh JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dirubah menjadi pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal 93 jo pasal 77 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan. Tak hanya itu, ia juga dijatuhi pasal 94 jo pasal 77 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 2e Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Banyak nya kesalahan yang sangat fatal itulah yang membuat  advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H., Msi., M.H. yang selama ini dikenal sebagai advokat pejuang Papua bermarga “Weror” langsung melakukan protes keras lewat puluhan media cetak, elektronik, online digital, setelah membacakan eksepsi keberatan atas surat dakwaan yang ngawur di muka majelis hakim yang diketuai hakim Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., dengan anggota Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Advokat Syamsuddin H. Abas, S.H., seorang putra Bima yang selama ini menjadi salah satu pengacara handal ibukota dikantor hukum HTP Associate, dengan lantang dan bersuara keras membacakan eksepsinya agar telinga majelis hakim PN Jakarta Pusat dapat mendengar dengan baik, karena kasus Ruben ini amat sangat menjadi magnet media dalam dan luar negeri.

"Surat dakwaan jaksa yang menyimpang dari koridor hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum, dan yang mulia majelis hakim sekaligus membebaskan klien kami dari semua tuduhan sesat itu" kata putra Bima yang berdomisili dikota hujan Bogor itu.*** Emil Simatupang.