![]() |
Jakarta,
Info Breaking News – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari
mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sementara waktu
menghentikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak virus corona.
Eneng
menyebut anggaran bansos masih bersisa Rp 560 miliar, lantas mengapa
pemakaiannya dihentikan?
“Kalau
tidak digunakan, kemana uang itu? Mau dikemanakan?” tanya Eneng.
Ia
menjelaskan sesuai dengan Pergub No 28/2020, Pemprov DKI menambah anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 844 miliar dimana sebagian (senilai Rp
747 miliar) merupakan anggaran bansos.
"Anggaran
bansos tahap satu sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk
3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk
bansos, ke mana uang tersebut?" tuturnya.
Selanjutnya,
Eneng menilai seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjalankan kesepakatan yang telah
dibuat dengan Kementerian Sosial soal pemberian bansos terhadap 1,2 juta warga
DKI terdampak Covid-19. Ia menegaskan tidak seharusnya Pemprov lari dari tanggung
jawab dengan mengalihkan beban bansos ke pemerintah pusat.
“Jutaan
masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi covid-19. Bukan waktunya
melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1,2 juta warga DKI terdampak
tersebut. Toh, anggarannya juga masih tersedia kok,” tegasnya.
Untuk
itu, Eneng mendesak Anies agar segera menyusun skala prioritas anggaran dengan
jelas dan tegas, termasuk memaparkan dengan detail realisasi anggaran
penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun.
“Data
realisasi belanja anggaran tidak transparan, sehingga susah untuk dimonitor.
Gubernur Anies harus jujur kepada rakyat perihal penggunaan anggaran, jangan
sekedar lip-service,” pungkasnya. ***Oto Geo
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !