Penegak Hukum Diminta Anggota DPR RI Bersinergi Berantas Mafia Tanah

Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha

JAKARTA,INFO BREAKING NEWS -  Prioritas aparat penegak hukum untuk memperhatikan pemberantasan mafia tanah.Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Ombudsman mendesak Polri untuk lebih serius menuntaskan kasus-kasus mafia tanah yang kian sering mengemuka belakangan ini.

Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha mengatakan hingga hari ini belum ada bukti yang gamblang menunjukkan bahwa persoalan mafia tanah telah terselesaikan oleh Polri. Menurutnya, Polri harus terus membuktikan upaya yang maksimal, termasuk mengejar para pelaku yang masih buron.

Abdul menegaskan pemberantasan mafia tanah, harus menjadi prioritas aparat penegak hukum, bukan hanya Polri, tetapi juga kejaksaan dan KPK.

“Idealnya memang harus ada sinergisitas tiga komponen penegak hukum, artinya ada keinginan dan kemauan serius dari pemerintah sekaligus membuktikan bahwa pemberantasan mafia tanah dilaksanakan,” ujar Abdul, Minggu (7/11/2021).

Abdul Rachman menyebut, konflik tanah seperti api dalam sekam yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Tanah Air. Menurutnya, konflik bisa jadi terjadi bukan hanya antarindividu, namun juga antarkeluarga hingga antarkelompok masyarakat.

"Laporan dari berbagai Dapil, banyak sekali aduan ke DPD mengenai persoalan konflik tanah. Hal ini menunjukkan mafia tanah masih merajalela," tutur senator ini.

Masih banyaknya mafia tanah ini, kata dia, menjadi Indikasi takhluknya negara dalam memastikan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah secara proper.

"Presiden memang membagikan akte tanah ke warga, itu memang baik, namun jauh dari cukup. Harusnya ada pembenahan karena titik pangkal pemalsuan kerap ditemukan di BPN. Masih ada oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan itu sendiri," tuturnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman Mokh Najih berharap satgas bisa menuntaskan kasus mafia tanah yang kian banyak laporannya.

"Satgas itu sebenarnya sangat strategis, jika mampu berperan secara konsisten, sebab akan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan. Dalam arti pelayanan publik bidang pertanahan dapat menunjukkan kinerja yang semakin mudah, cepat dan murah, namun kenyataan ya keluhan publik ke Ombudsman di bidang ini masih tinggi, masuk tiga besar dari laporan masyarakat," ujarnya.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.*** Armen FS