Jokowi Tegaskan Jakarta Tidaj Bisa Miliki Kota Sehebat IKN Nusantara

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadikan sebuah kota yang tidak bisa dimiliki DKI Jakarta.

“Sebuah kota yang tidak bisa dimiliki Jakarta,” kata Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Kemudian Jokowi membeberkan mengenai rencana pemindahan IKN yang pernah diusulkan juga oleh dua Presiden RI sebelumnya, yaitu Presiden pertama Soekarno dan Presiden kedua Soeharto.

“Kenapa ini dilakukan pemindahan? Gagasan besar ini sudah dimulai sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya,” kata Jokowi.

“Zaman Pak Harto juga mau dipindah di Jawa Barat di Jonggol, batal juga. Batal karena ada pergolakan di 1997-1998,” lanjut Jokowi.

Melihat adanya rencana pemindahan IKN tersebut, menurut Jokowi, kajian pemindahan IKN sudah lama sekali dilakukan. Kalau tidak dieksekusi, pemindahan IKN yang ada di kajian-kajian, maka sampai kapan pun rencana tersebut tidak akan terjadi.

“Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tetapi kita tahu, kita ingin pemerataan bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris,” terang Jokowi.

Pemerataan yang seperti apa, ungkap Jokowi, yaitu pemerataan ekonomi, populasi, dan pembangunan.

Dikatakan, pemerataan ekonomi, karena 58% PDB ekonomi atau 58% perputaran uang ekonomi ada di Pulau Jawa.

Padahal Indonesia memiliki 17.000 pulau, tetapi perputaran uang ekonomi ada di Jawa, sehingga marketnya semua ada di Jawa.

“Orang ingin kerja, lari ke Jawa, khususnya Jakarta. Karena magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa,” jelas Jokowi.

Pemerataan populasi, kata Jokowi, karena 56% atau 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa.

“Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi, kita putuskan yang namanya ibu kota negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,”papar Jokowi.

Nantinya, sambung Jokowi, IKN Nusantara akan dibangun dengan memberikan ruang hijau sebanyak 70%, lalu 80% menggunakan transportasi publik, 80% menggunakan energi baru terbarukan dan 10 minutes City.

“Dari tempat ke tempat lain hanya 10 menit. Karena dari awal konsepnya, jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki nomor paling atas, kedua yang naik sepeda, ketiga yang suka naik transportasi umum, jadi bukan yang naik mobil pribadi,” tegas Jokowi.*** Lisa AF