Kapolri Tindak Tegas Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Jakarta, Info Breaking News - Maraknya impor pakaian bekas atau yang biasa dikenal sebagai bisnis thrifting, membuat Presiden RI Joko Widodo geram. Menurutnya, penjualan barang-barang bekas tersebut telah mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Terbukti bisnis jual beli pakaian bekas ini sangat menjamur sehingga mudah ditemui dimana saja, menandakan libido masyarakat terhadap pakaian bekas tersebut sangatlah tinggi, asumsi masyarakat adalah dikarenakan kualitas kain yang kelas brandid dengan harga terjangkau.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun. Tindakan tegas itu merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah saya minta untuk ditindak tegas. Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” ujar Sigit.

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun. Tindakan tegas itu merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah saya minta untuk ditindak tegas. Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” tutur Sigit.***Arash