Jakarta, Info Breaking News - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pihaknya masih mengkaji pemberlakuan single salary untuk aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Azwar, sejumlah instansi masih memprioritaskan tunjungan kinerja bagi pegawai yang bekerja dan yang tidak bekerja. Oleh karena itu, wacana single salary perlu dikaji lebih mendalam.
“Masih dikaji. Kalau single salary dipahami sebagai semua honor dijadikan satu sehingga semua orang sama pendapatannya, nanti orang-orang yang bekerja dan tidak sama saja. Ini perlu dikaji mendalam," ungkapnya, Rabu (27/9/2023).
Website Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menampilkan desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan, unsur jabatan dan tunjangan.
Azwar mengaku ulah sejumlah "oknum" pegawai menjadi alasan munculnya masalah terkait pembayaran ASN. Salah satu yang disoroti ialah kegiatan yang dipaksakan agar ASN bisa mendapatkan penghasilan, seperti contohnya pelaksanaan rapat di luar kota.
"Ada banyak kegiatan yang dipaksakan. Misalnya, bikin rapat-rapat di luar kota. Padahal itu dilakukan untuk menambah pendapatan sebagian ASN. Tapi sebagian yang lain malah jadi tidak efisien," tutur Azwar.
Isu mengenai single salary bagi ASN berawal dari pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia menyebut pembahasan mengenai reformasi gaji aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu agenda prioritas pada 2024.
"Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi yaitu konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN," ucap Suharso saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (11/9/2024). ***Marwan Hidayat
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !