Survei Membuktikan Rakyat Semakin Apatis terhadap Elite Politik

Jakarta, infobreakingnews - Hasil survei menunjukan  mayoritas publik menilai prilaku  elite politik bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebanyak 37,5 persen masyarakat beranggapan politisi memiliki akhlak tercela. Karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi menurun karena melihat mereka tak bisa lagi menjadi panutan. Demikian hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan di Jakarta, Minggu (7/7). "Diharapkan banyak elite politik yang mengubah perilakunya saat bulan Ramadhan. Momentum bulan puasa diharapkan bisa menjadi momentum perbaikan perilaku elite," kata peneliti LSI Rully Akbar, di kantor LSI, Jakarta, Minggu (7/7). Rully menyampaikan hal itu berdasarkan survei Moralitas Publik Para Elite di Titik Nadir yang menyatakan 36,5 persen publik yakin ada perubahan perilaku elite politik selama Bulan Suci Ramadhan. "Sementara itu, sebesar 40,2 persen menyatakan perilaku elite politik tidak akan berubah meski bulan Ramadhan," ujar Rully sambil membacakan hasil penelitiannya. Menurut dia, jika elite politik tidak memanfaatkan momentum Ramadhan untuk memperbaiki diri ke depan, masyarakat akan makin apatis terhadap demokrasi di Indonesia. "Jika tidak ada perubahan, publik makin apatis terhadap elite karena hipokrasi kolektif makin mencolok dilihat," ucap Rully. Riset moralitas publik dilakukan pada tanggal 3-5 Juli 2013 dengan 1.200 responden dari 33 provinsi. Metode yang digunakan adalah quick poll dilengkapi penelitian kualitatif, focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok, serta indepth interview (wawancara mendalam). Survei dengan margin of error 2,9 persen itu juga menyatakan 51,5 persen masyarakat tidak percaya komitmen elit politik. Hanya 37,5 persen publik yang menyatakan masih percaya dengan komitmen moralitas publik para elit politik. Rully mengatakan terjadi disparitas antara klaim ajaran agama dan perilaku para elite politik. Hasil survei mengatakan, makin ada jarak antara ajaran agama dan praktik politiknya. "Dalam survei ini juga ditemukan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa elite partai politik yang sering kali membawa nama agama lebih banyak bertindak yang bertentangan dengan ajaran agama, sebesar 37,5 persen," katanya. Dia melanjutkan, sebanyak 36,5 persen publik yang meyakini bahwa tindakan politikus sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, 26,0 persen lainnya menjawab tidak tahu. Tingginya politikus agama yang berakhlak tercela itu, menurut dia, tak lepas dari beberapa aspek, salah satunya hasil rilis survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, menurut dia, partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah justru mantan pucuk pimpinannya terlibat dalam kasus korupsi. "Kasus korupsi impor sapi yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq. Ishaaq juga mengganggu logika dan nurani publik," ucapnya. Selanjutnya, tindak kekerasan dan main hakim sendiri yang dilakukan ormas agama tertentu menjadi salah satu keyakinan adanya kesenjangan antara klaim ajaran agama dan perilaku. "Atas nama agama, ormas agama ini melakukan tindak main hakim sendiri kepada kelompok lain yang dianggap berbeda," katanya. Akbar mengatakan, masyarakat menilai, elite politik tidak bisa lagi menjadi teladan. "Publik menilai tidak banyak elite atau politikus yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat," katanya. Tak hanya itu, Rully menilai, berdasarkan penelitian kualitatifnya, makin kuat persepsi publik terkait dengan banyak politikus yang hipokrit. Artinya, menurut dia, elite politik tidak sejalan dengan ucapannya. "Publik juga melihat makin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama dengan perilaku elite politik," ujar Rully. Tak banyak politikus yang jadi teladan ditunjukkan dengan 52,10 persen responden yang menjawab. Sementara itu yang beranggapan politikus masih bisa dijadikan teladan hanya 47,10 persen. Lalu untuk elite politik yang cenderung hipokrit, dinyatakan dengan 65,30 persen suara responden.***SK/Nadya