Margarito : Adnan Buyung Pantas Calon Jaksa Agung

Jakarta, infobreakingnews  - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia, Margarito Kamis, menyatakan, calon Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, harus memiliki integritas, dan tidak dari anggota partai.

"Jaksa Agung itu harus mengerti hukum, punya keberanian dalam menangani perkara, dan utamanya, harus memiliki kejujuran," ujar Margarito di Jakarta, Minggu (10/8).

Menurut dia, alasan calon Jaksa Agung tidak boleh berasal dari partai politik, disebabkan oleh akan banyak perkara yang ditangani Kejaksaan yang bersinggungan dengan kader partai politik.

"Kenapa jangan orang partai? Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Padahal, kepala daerah sendiri berasal dari partai. Lebih baik, posisi Jaksa Agung ditempati praktisi hukum yang profesional," jelas dia.

Untuk sosok yang diangap cocok menjadi calon Jaksa Agung, Margarito menilai, ada sejumlah nama-nama yang sudah dikenal publik seperti pengacara senior, Adnan Buyung Nasution, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said.

Menurut Margarito, Adnan Buyung memenuhi kriteria untuk mengisi posisi Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan mendatang, karena memiliki pengalaman sebagai pengacara dan sangat memahami soal tugas dan fungsi kejaksaan. "Bang Adnan bagus, beliau sendiri mantan orang Kejaksaan," katanya.

Untuk Abbas Said, lanjut dia, selama ini dikenal sebagai figur yang memiliki integritas dan punya pengalaman sebagai praktisi hukum, karena lama menjabat sebagai hakim agung. "Abbas Said juga layak diperhitungkan," tambah dia.

Sebenarnya, tambah Margarito, masih ada satu nama lain yang juga memenuhi kriteria untuk menjabat posisi Jaksa Agung, yaitu Ketua KPK, Abraham Samad. Namun, kata dia, Samad lebih baik tetap berada di KPK, karena lembaga anti korupsi yang dipimpinnya lebih tinggi dan mempunyai kewenangan yang lebih luas.

Paling nama-nama yang disebutkan diatas sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintahan Jokowi_JK, guna mendukung kinerja Presiden yang Baru didalam pemberantasan korupsi sekaligus menaikan martabat penegakan hukum yang selama ini loyo dimata masyarakat pencari keadilan.*** Candra Wibawanti.