Gombal Mukio, Nyatanya Para Koruptor Ini Mendapat Remisi Istimewa

Gayus Tambunan di LP Sukamiskin Bandung.

Bandung, infobreakingnews - Sebelumnya secara semangat dengan memastikan bahwa para tahanan koruptor tidak akan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan, ternyata apa yang digembar-gembor itu hanyalah isapan jempol belaka. 

Nyatanya hasil investigasi dilapangan menunjukan bahwa sejumlah koruptor penghuni Penjara Sukamiskin, Bandung, mendapat remisi di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 69. Koruptor perpajakan Gayus Tambunan, misalnya, mendapat potongan hukuman 5 bulan. Begitu pula pelaku rasuah lain seperti Urip Tri Gunawan, mantan jaksa terpidana kasus suap itu mendapat potongan 6 bulan, Senin, 18 Agustus 2014.

Kepala Penjara Sukamiskin Giri Purbadi mengatakan, dari total 342 tahanan tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 39 orang mendapatkan remisi umum 17 Agustus. Sisanya, 154 narapidana belum mendapat remisi. "134 orang masih menunggu SK remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM) dan 15 orang tak berhak beroleh remisi lantaran menjalani pidana subsider," kata Giri.

Pelaku korupsi lain yang mendapat pemotongan masa tahanan adalah DL Sitorus, koruptor kehutanan dan suap hakim itu diganjar korting hukuman 4 bulan. Kemudian koruptor APBD eks Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin mendapat remisi 3 bulan. Bekas kuasa hukum Gayus, Haposan Hutagalung mendapat potongan 4 bulan. Juga koruptor perpajakan Bahasyim Assifie mendapat diskon 4 bulan, Anggodo Widjoyo 5 bulan, dan sedangakan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad 4 bulan.

Sedangkan pelaku rasuah lain seperti M. Nazarudin, mantan Bupati Subang Eep Hidayat, dan mantan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin sedang menunggu giliran mendapat potongan masa tahanan. "Surat Keputusan Remisi Nazarudin, Eep Hidayat, dan banyak lagi belum keluar, masih diproses di Kementerian Hukum dan HAM,"kata Kepala Seksi Registrasi Sukamiskin Toni Kurniawan.

Dari kenyataannya bahwa para terpidana kasus koruptor yang mendapatkan remisi, bahkan remisi yang mereka dapatkan diatas justru menunjukan golongan istimewa karena mendapat potongan tahanan diatas 3 Bulan hingga maksimal 6 Bulan potong masa tahanan. Sehingga kalangan pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta jajarannya yang selama ini menyuarakan keras terhadap para koruptor, justru merupakan sebaliknya. Sehingga apa yang sebelumnya dijanjikan itu hanyalah suatu kebohongan dimata publik. *** Candra Wibawanti.