Mampukah Pemerintahan Jokowi - JK Mengusir Kartel Internasional Dari Bumi Pertiwi

Jakarta, infobreakingnews - Mafia migas menjadi perbincangan hangat sejak tim transisi Jokowi-JK berencana membentuk satgas pemberantas mafia migas.

Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengungkapkan, mafia migas timbul karena pemerintah melakukan liberalisasi migas yang menyerahkan seluruh proses ke pihak swasta.

"Kalau bicara tentang mafia secara filosofi tentu ini sangat erat dengan kaitanya liberalisasi migas, membuka seluruh rantai suplai pengelolaan migas ke pihak swasta," kata Salamudin dalam diskusi arah kebijana Energi Jokowi Jk, di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Menurut Salamudin, saat ini pemerintah hanya menjadi regulator, pembuat kebijakan untuk menunjang liberalisasi tersebut. Sehingga menimbulkan konsekuensi pengawasan pemerintah menjadi lemah.

"Negara hanya menjadi regulator membuat aturan kebijakan yang arah tujuan liberalisasi ini, sehingga kontrol negara jadi berkurang, tidak sama sekali kontrol dipegang swasta," tuturnya.

Salamudin menambahkan, pihak swasta yang menguasai industri migas Indonesia tersebut telah menjadi kartel energi internasional sehingga Indonesia sangat dirugikan dengan adanya liberalisasi ini.

"Mereka itu kartel internasional. Seperti Exxon dan Chevron mereka memilik unit usaha di seluruh dunia. Mereka memegang kendali di industri migas kita," pungkasnya. 

Persoalannya, mampukah Pemerintahan Jokowi-JK nanti memulihkan situasi migas nasional dengan melenyapkan kartel internasional diatas? Banyak berharap Jokowi akan berani tegas mengusir perusahaan asing yang selama ini telah sukses besar mencuri migas nasional.

Kabar seputar akan dibubarkannya SKK Migas dan memusnahkan semua bisnis kartel yang selama ini bernuansa mafia migas, dan soal rencana perubahan di dunia migas Indonesia tahun depan mulai bermunculan, seiring pergantian pemerintahan. Setelah ada kabar pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) juga akan ditarik ke Indonesia.

Petral merupakan unit usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura. Entitas ini mengurusi masalah ekspor dan impor minyak serta BBM untuk Indonesia. 

"Petral kita tarik dan kita lebur. Dilikuidasi, tidak ada lagi fungsi Petral. Jadi bisa di bawah Pertamina. Kan fungsinya ekspor dan impor. Untuk apa ada entitas di luar negeri yang tidak terkontrol," kata Anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Kapan SKK Migas dibubarkan dan Petral ditarik? "Semangatnya 1 Januari 2015," ujar Politisi PDIP ini. Menurut Effendi, pemerintah baru, yaitu Jokowi-JK sudah mengetahui soal hal ini.*** Edison Nababan.