Mahfud MD : Jangan Lagi Bikin Rakyat Marah Dan Kenaikan Anggaran Untuk Rakyat Jangan Dikorupsi

Ketua Forum Wartawan Mahkamah Agung RI (FORWAMA) Mr. Emil F Simatupang Bersama Prof. Mahfud MD

Jakarta, Info Breaking News - Secara cepat demi membuat hati rakyat tenang setelah sepekan aksi demo yang merebak dihampir semua penjuru pelosok tanah air, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per kapita dari APBN 2026. Hal ini merupakan bentuk dari belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disiapkan untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah.

Sri Mulyani merinci hampir disemua daerah terjadi kenaikan anggaran demi mensejahterakan rakyat , contoh konkrit adalah Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita.

“APBN melalui belanja K/L dan TKD menunjukkan upaya terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, (5/9/2025).

Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKD per kapita menunjukkan variasi antarwilayah sesuai karakteristik, tantangan, dan potensi wilayah.

Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas dan pelayanan publik lainnya.

Dana TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp13,1 triliun, Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

Kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa, yang salah TKD juga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah. Demikian dilansir Antara.

Sri Mulyani mengatakan, dengan sinergi belanja pusat dan daerah, program prioritas pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. menopang pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Publik melalui sejumlah tokoh Nasionalnya berharap dengan reaksi rakyat yang belakangan marah dan melakukan aksi demo berujung anarkis yang disusupin para mafia dengan berbagai provokasinya, dapat menjadikan aparat hukum terkait lebih bisa memberikan pengawasan kepada oknum pejabat teras yang selama ini semakin jahat melakukan korupsi dengan berbagai modus yang sesungguhnya sangat mudah dilacak oleh tokoh anak bangsa yang berani dijalan yang benar.

"Salah satunya pemicu kemarahan anak bangsa adalah ketika aparat hukum melakukan proses penangkapan hingga kemeja hijau pengadilan, sesungguhnya terlalu banyak kasus hukum mereka yang tidak tuntas dan selalu kembali menjabat lalu terjadi dan terjadi lagi kejahatan korupsi yang lebih besar lebih gila membuat rakyat menjadi marah" Ucap Mantan Ketua MK yang paling fenomenal ini kepada Breaking News, Jumat (5/9/2025) di Jakarta.

Reportase : Lisa Afrida Fachriany.

Editor : Mr. Emil F Simatupang.

Baca dan ikutin terus sejumlah berita terkini lainnya, hanya dengan tautan Beranda dibawah ini.