Headlines News :
Home » » Aksi Sidak Denny Pencitraan Belaka, Koruptor Harusnya Di Pulau Terluar

Aksi Sidak Denny Pencitraan Belaka, Koruptor Harusnya Di Pulau Terluar

Written By Unknown on Senin, 15 Juli 2013 | 21.33


Jakarta, infobreakingnews - Kasus radikal yang cukup memprihatinkan atas kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta Medan, suatu bukti bahwa selama ini aksi sidak yang dilakukan wamenkum Denny Indrayana, hanyalah bualan pencitraan belaka, karena nyaris tidak menghasilkan satu hal kecilpun perbaikan bagi warga binaan Lapas di Indonesia, malahan justru menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu kerusuhan. Apalagi aksi sidak Denny itu itu terkesan tengah malam buta dengan gaya memanjat pagar Lapas dengan serombongan wartawan media elektronik agar terlihat pemirsa aksinya.




Hal ini bisa terlihat antara narapidana korupsi dan narapidana lainnya kerap mendapat perlakuan berbeda dari pejabat atau petugas lapas. Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, merupakan puncak kekesalan para narapidana.
Demikian dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam siaran persnya yang diterima infobreakingnews.com, Minggu (15/7).

Karena itu, peristiwa Tanjung Gusta, harus menjadi pelajaran bagi Kemenkumham untuk menata sistem dan manajemen lapas dan rutan. Sebab, jika amuk napi terus terjadi dan napi terus menerus melarikan diri, akan merepotkan petugas Polri dalam mengantisipasi keamanan di masyarakat.

"Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah membangun lapas di sejumlah pulau terluar dan menempatkan para napi korupsi, narkoba, dan teroris di sana. Selama ini, napi korupsi dan narkoba kerap menjadi biang kerok kecemburuan di lapas," ujar Neta.
Dengan uang yang dimilikinya, kata dia, mereka (napi) bisa mendapat apa saja yang diinginkan. Mulai 'membeli' sel pribadi dengan berbagai fasilitasnya. Atau keluar lapas dengan alasan berobat, hingga menyewa ruangan pejabat lapas untuk 'kantornya' sehari-hari.

Tak hanya itu, mereka dapat menggunakan alat elektronik dan alat komunikasi secara bebas. Bahkan, setiap tamu yang akan mengunjunginya di lapas, kata Neta, mendapat jaminan tidak akan diperiksa sipir. Atau membawa pengawal dan pelayan ke dalam lapas.

"Semua keistimewaan ini, didapatkan karena membayar suap kepada pejabat lapas. Kondisi inilah yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial di dalam lapas. Untuk itu, sistem manajemen dan pengawasan terhadap lapas perlu dibenahi. Tahanan-tahanan korupsi, narkoba, dan teroris, harus ditempatkan di lapas pulau terluar. Tujuannya agar mereka tidak seenaknya mendapat keistimewaan," ujarnya menambahkan.

Selain itu, katanya, kejahatan yang mereka lakukan, termasuk dalam kategori kejahatan tingkat tinggi yang menghancurkan bangsa dan negara, sehingga sangat pantas mereka ditempatkan di lapas pulau terluar, bukan dicampur adukan dengan kriminal umum, yang pasti merasakan berbeda perlakuan karena banyak uang tip kepada sipir dan oknum pegawai lapas.

Menkumham harus segera membereskan situasi ini agar tidak mengulang-ulang kasus yang sama, termasuk mencampuradukkan semua jenis napi yang ber'mind-set' berlawanan yang bisa memicu konflik,

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Trimedya Panjaitan mendesak Kemenkumham untuk segera mencopot Kepala Lapas Tanjung Gusta. Hal itu, kata Trimedia, sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh Kalapas.
"Berani enggak, mau enggak Menkumham langsung mengganti, mencopot Kakannwil atau Kalapasnya," ujarnya.

Ia mengaku sudah mendengar ada masalah mati lampu di lapas tersebut sejak setahun lalu. Namun ia mengaku heran masalah lampu mati bisa membuat narapidana mengamuk.

"Menkumham harus melakukan tindakan supaya ada efek jera. Copot saja Kakanwil, kalapas, dan kepala keamanannya. Mereka yang paling bertanggung jawab," ujarnya menambahkan. Ia juga mengkritik Wakil Menkumham, Denny Indrayana yang kerap melakukan pencitraan dengan menggelar inpeksi mendadak (sidak) ke lapas-lapas.

Menurut dia, sidak yang dilakukan Denny Indrayana selama ini, tidak lebih hanya bagian dari pencitraan. Sebab, katanya, sidak tersebut, sama sekali tidak efektif.

"Denny yang punya dasar sebagai akademisi, seharusnya mendengar, dan meneliti terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini belum melakukan, itu sudah langsung action, bawa wartawan dari kalangan elektronik TV, membuat semakin geram para napi yang bertumpuk karena over kapasitas Lapas diseluruh Indonesia.***Mil
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Featured Advertisement

Featured Video

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved