Jakarta, infobreakingnews - Kehidupan berdemokrasi di Indonesia terbukti gagal menjalankan amanah para pendiri bangsa. Akibatnya, melenceng jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menjelang Pemilu 2014, saatnya rakyat melakukan perubahan dengan memilih wakil-wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat.
Praktek menerapkan demokrasi liberal sangat nyata bertentangan dengan sila ke-IV Pancasila, yaitu bermusyawarah untuk mufakat. Lebih parahnya lagi lembaga permusyawaratan rakyat ini diisi oleh orang-orang yang hanya bisa mengatasnamakan rakyat saja. Dampak sistemik yang dirasakan rakyat semakin terjepit dan semakin sengsara akibat kedaulatannya didistorsi oleh "calo-calo" rakyat di parlemen.
Menurut pengamat sosial politik Bahauddin Thonti, proses demokrasi di Indonesia saat ini hanya “ganti baju” saja. Pemimpinnya boleh berganti-ganti, tapi para pemain dan pengatur pemimpin negara ini tidak berubah. Merekalah yang mengendalikan para pemimpin melalui sistem ijon dana politik yang digunakan untuk membeli suara rakyat, karena para pemimpin kita sudah terbiasa menggadaikan kewenangan atau kekuasaannya dengan dana politik dari cukong-cukong demokrasi.
Tidak heran, jika kebijakan para penyelenggara ini sering menciderai hati rakyatnya. “Rakyat hanya dijadikan alat untuk kelengkapan berdemokrasi. Sejatinya, dalam sistem politik saat ini tidak mungkin ada kemajuan pembangunan, keadilan, apalagi pemerataan dari hasil-hasil pembangunan,” ujar Thonti.
Betapa tidak berdayanya para pemimpin, wakil rakyat di Senayan dan wakil rakyat di daerah tidak berdaya menyaksikan situasi krisis pangan yang serba impor, sumber daya alam Indonesia dikuras, dan seterusnya. Para wakil rakyat dan pejabat negara hanya tertunduk lemas tanpa daya untuk bersuara lantang meneriakkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal ini dikarenakan para politisi dan pejabat negara sudah terikat dengan komitmen oleh para mafia dan para kaki-tangannya(invisible hand) untuk mendikte pemimpin kita.
Untuk itu, saat ini menurut Thonti Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak terkontaminasi dengan cukong-cukong demokrasi tersebut, sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses demokratisasi ini dapat melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki keberanian, memiliki jati diri dan memiliki harga diri sebagai pemimpin bangsa yang besar. “Pemimpin yang tidak terkontaminasi dengan cukong demokrasi adalah pemimpin yang mampu ‘mendayagunakan’ seluruh potensi yang dimiliki bangsanya, bukan pemimpin yang ‘didadayagunakan’ oleh para cukong,” demikian urai Thonti kepada wartawan di Jakarta.
Menjelang Pemilu 2014, menurut Thonti saat inilah kesempatan rakyat melakukan perubahan. Rakyat sendirilah yang menentukan perubahan itu dengan memilih para wakil dan pemimpinnya yang benar-benar layak dan meyakinkan dapat membela dan melindungi kepentingan rakyat. “Gampang kok caranya, rakyat jangan memilih caleg-caleg atau capres / pemimpin-pemimpin yang bagi-bagi uang, sembako atau hanya sekedar berjanji. Jika ada yang seperti itu rakyat harus sadar untuk tidak terpengaruh, karena kalau ada pembeli suara berarti akan ada penjual suara rakyat untuk kepentingan penjual dengan mengatasnamakan rakyat,” tegasnya.
Lanjut Thonti, untuk itu rakyat harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan pendidikan politiknya. Jika rakyat tidak menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya untuk memilih atau mencoblos wakil-wakilnya yang benar-benar sesuai hati nuraninya, maka bisa dipastikan kerusakan negeri ini akan terus berlanjut, nasib rakyat tidak akan berubah dan sengsara akan terus,” papar Thonti.
Thonti juga menyinggung betapa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat vital sebagai penentu politik masa depan bangsa. Karena kewenangannya yang begitu besar, maka KPU harus dikawal dan diawasi bersama agar tidak terjadi distorsi suara kebenaran rakyat untuk mewujudkan kedaulatan melalui wakil-wakilnya dan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Jika suara rakyat sudah tidak bisa dibeli, maka penjaga suara rakyat jangan sampai terbeli pula oleh cukong-cukong demokrasi tersebut.
“KPU sebagai penjaga demokrasi berperan sebagai penjaga keadilan di garda terdepan. Jika suara rakyat sudah tidak bisa terbeli, maka suara rakyat adalah suara kebenaran. Maka terwujudlah suara rakyat suara Tuhan. Maka untuk itu, KPU harus mampu menjaga suara rakyat secara adil dan benar. Jika KPU khianat, tentunya mereka akan akan berurusan dengan amanat rakyat dan mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Thonti.***Mus/Yana Achbarie
Tidak ada komentar:
Posting Komentar