Jakarta, infobreakingnews - Dengan banyaknya perijinan bisnis pertambangan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan atas peningkatan jumlah pemberian izin tambang sumber daya alam (SDA) menjelang perayaan pesta demokrasi di Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam acara diskusi media bertajuk "Pemilu Beintegritas: Momentum Menuju Pemimpin Yang Pro Pemberantasan Korupsi", di kantor KPK.
"Ada kecenderungan, pertengahan tahun lalu hingga tahun ini, penerbitan lisensi terkait SDA itu meningkat," kata Bambang, Rabu (19/3).
Terkait hal tersebut, Bambang menjelaskan KPK mengunjungi daerah-daerah. KPK menemui gubenur dan menteri terkait terkait pemberian izin yang meningkat itu.
Menjelang pemilu, KPK juga mendapati meningkatnya penggunaan dana hibah dibandingkan dengan dana bantuan sosial (bansos). Dana hibah itu, kata Bambang dialirkan ke lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan kepala daerah.
Disamping dua hal itu, Bambang menjelaskan adanya perputaran uang yang dahsyat di Indonesia para sejak tiga hingga enam bulan lalu.
"Indonesia jangan-jangan pertumbuhan ekonominya double digit tapi bukan karena pertumbuhan ekonomi tapi karena perputaran uang yang dipake untuk tidak yang berintegritas dalam pemilu ini. Kita sedang tingkatkan kontrolnya," kata Bambang.
Indikasi besarnya dana kampanye yang diperlukan serta beragamnya pejabat negara yang berasal dari Parpol, sehingga peluang penyimpangan dibalik kebijakan tersebut memungkinkan banyaknya pihak yang membutuhkan dana yang cukup besar bertarung dalam Pemilu.***Edison Nababan.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !