Penggandaan Buku Kurikulim 2013 Di Kemendikbud Beresiko Dan Membingungkan

Jakarta, infobreakingnews - Pertemuan para pengusaha percetakan dengan LKPP dan Kemendikbud yang diadakan pada hari Selasa tgl 26 Maret 2014 di gedung UMKM, lantai 9, selama 2 jam membahas rencana pengadaan dan distribusi buku Kurikulum 2013 untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA 

Buku buku tersebut akan digunakan pada awal tahun ajaran baru thn 2014/2015 bulan Juli mendatang, mengundang protes dari para peserta tender yang  hadir. 

Sangat disayangkan, pertemuan penting seperti itu untuk penggunaan uang negara Triliyunan rupiah, lepas dari liputan pers dan media elektronik lainnya.

Yang membuat masalah semakin menjadi semrawut, pihak LKPP dan Kemendikbud sepertinya belum mempunyai konsep yang jelas, bagaimana ngatur penggunaan uang Triliyunan rupiah yang akan digunakan melalui dana Bansos (BOS) untuk pembelian buku yang akan dijual langsung ke Sekolah.

Melihat kenyataan pada tahun-tahun lalu, bahwa Bansos telah menjadi ajang bancakan dilapangan sehingga KPK mengindikasikan terjadinya penyimpangan penggunaan dana bansos bisa lebih parah lagi karena faktor pengawasan yang dinilai terlalu  lemah. 

Jika saja penggandaan Buku Kurikulum 2013 tetap dilaksanakan dengan mekanisme Bansos ke sekolah tanpa mekanisme lelang, maka buku berkwalitas yang diharapkan bisa sampai disekolah dengan tepat jumlah dan tepat waktu sesuai yang diharapkan, perlu dipertanyakan dan uangnyapun akan bagaimana jadinya. 

Dari hasil investigasi wartawan Info Breaking News, sepertinya Kemendikbud yang masih belum melengkapi buku-buku pelajaran Kurikulum karena belum tuntas revisiannya sampai minggu kemaren, bisa juga menjadi hambatan pengadaan buku K'2013 melalui Bansos (BOS) yang ditengarai bisa lebih menimbulkan masalah nantinya.

Seorang tokoh penerbit kawakan dan juga Anggota Pengawas PPGI Jabar.H.Rochadi, menjelaskan ke IBN, Lebih baik proses penggandaan Buku Kurikulum 2013 dengan nilai Triliyunan rupiah, ditenderkan saja secara transparan  didaerah dan hasilnya bisa lebih jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia..***WSI, Wartawan IBN.