Diduga Di mark-up Tenda Rp2 M Rumah Wali Kota Pekanbaru

Pekanbaru, infobreakingnews - Masyarakat Pekanbaru, Riau meminta aparat berwenang menyelidiki pembangunan tenda di rumah dinas Wali Kotanya yang  mendapat sorotan. Betapa sangat mengejutkan nilai pembangunan tenda membrane 900 GSM itu terbilang fantastis yaitu Rp2 miliar. 

Tenda membran berukuran tinggi enam meter berukuran besar itu  terletak di samping rumah dinas Wali Kota, di Jalan Achmad Yani, Rabu (5/11/2014).  Pembangunannya bertujuan untuk kegiatan pertemuan Wali Kota Firdaus dengan masyarakat.

Pembangunan fasilitas itu mendapat kritik dari masyarakat. Sebab pembeliannya menggunakan APBD.

Ketua Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Pekanbaru Syakirman mengatakan anggaran untuk pembangunan tenda itu jauh di atas harga pasar. Di pasaran, harga produk serupa hanya Rp1 miliar. Sehingga ia menduga ada penyimpangan anggaran dalam pengadaan fasilitas tersebut.

Pengadaan tenda membran di rumah orang nomor satu di Pekanbaru sebesar Rp2 miliar yang dikerjakan oleh CV. Zahid Habib ini mendapat sorotan masyarakat, namun Asisten IV Setda kota Pekanbaru Sentot D.Prayetno mengatakan harga tenda membran sebesar itu masih wajar dan pantas. "Pak Wali sering menyambut tamu-tamu dari luar kediamannya hingga larut malam " kalau kediamannya tidak representatif, tentu marwah Riau juga akan rusak," tegas Sentot.

Syakirman membantah dengan memperlihatkan print out harga membran produk jerman milik PT. Nusindoprima Indah yang beralamat Jln. Kartini Raya No. 49 Jakarta Pusat.

Dalam brosur itu, Nutrisindoprima merilis harga jual membrane Jerman jenis 700 gsm, 850 gsm, 900 gsm, dan XTEN bahan tenda promosi 650 gsm dengan harga promo Rp28 ribu per meter. Jadi saya perkirakan telah terjadi mark up fantastis dalam proyek tenda membran rumah dinas Walikota Pekanbaru ini, ujarnya.

Syakirman merincikan, anggaplah luas tenda yang dipasang sebesar 2.500 meter, kendati luas kediaman Walikota Pekanbaru tidak seluas itu. Dan anggaplah harga membran sebesar Rp100 ribu per meter, termasuk upah jahit per meter dan lain-lain. Setelah kita kalikan, baru dapat Rp250 juta, katanya.

Kemudian, kerangka besi tenda untuk membran itu paling mahal Rp500 juta. Baru dapat Rp750 juta, terus kita tambahkan pajak 10 persen Rp75 juta, baru habis Rp825 juta. Jadi, kepada pejabat yang mengatakan harga proyek ini wajar, mesti diperiksa kemungkinannya ikut persengkongkolan jahat menguras uang negara, tegas Syakirman.

"Kalaulah  harga pasarnya Rp250 ribu sudah termasuk segalanya kan Rp500 juta. Ditambah lainnya dianggap Rp350 juta. Paling tinggi kan Rp1 miliar itu sudah luar biasa. Kalau Rp2 miliar itu kan mark-upnya Rp1 miliar. Siapa yang terima. Ini 100 persen dinaikkan," kata Syakirman.

Wali Kota Pekanbaru bukan satu-satunya yang mendapat sorotan dari masyarakat. Sebelumnya, warga Pekanbaru mengkritik anggaran pengadaan mobil dinas mewah untuk anggota DPRD. Anggarannya mencapai lebih Rp30,9 miliar.

Belum selesai  polemik mobil dinas, lagi-lagi anggota DPRD menuai protes. Mereka malah melakukan kegiatan outbound selama enam hari di Bali. ***Ardiansyah Harahap