Konspirasi Busuk Dibalik Penahanan Bupati Bonaran Situmeang

Charles M Hutagalung,SH

Jakarta, infobreakingnews -  Reaksi dari masyarakat luas Tapanuli terhadap proses penahan cepat yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada tersangka dugaan suap perkara Pemilukada Tapanuli Tengah, Bupati Raja Bonaran Situmeang telah menimbulkan berbagai gejolak protes dialamatkan ke lembaga Rasuah yang selama ini terlanjur dijadikan sebagai primadona intuisi hukum, dan menimbulkan banyak spekulasi ditengah masyarakat atas beberapa permainan curang sejumlah aktor intelektual yang memiliki kepentingan dibalik persoalan Bonaran.

Apalagi Bonaran yang baru dua tahun menjadi Bupati Tapteng, dinilai oleh tokoh masyarakat Sibolga, Erwin Simanjuntak, telah melakukan banyak perubahan birokrasi di Pemda Tapanuli Tengah, dan dalam waktu yang relatif singkat Bonaran dinilai banyak melakukan kemajuan bagi usaha kecil masyarakat. Sehingga penahan sang bupati yang dinilai terlalu cepat oleh penyidik KPK itu sarat dengan nuansa politik dan konspirasi hitam beberapa orang terdekat Bonaran yang dengan penuh terencana untuk menggulingkan Bonaran dari kursi kepala daerah.

Charles M Hutagalung SH, salah seorang pengacara hukum yang ditunjuk Bonaran menyebutkan bahwa dasar penetapan KPK atas diri kliennya itu sebagai tersangka dan langsung ditahan, sangatlah ceroboh dan dangkal jika hanya berdasarkan penilaian majelis hakim Suwidya didalam memutuskan  perkara mantan Ketua Mahkamah Agung, Akil Muchtar itu, menyebutkan dalam amar putusannya, bahwa Bonaran memberikan uang suap sebesar Rp 2 milliar kepada Akil terkait sengketa Pemilukada Tapteng pada 2013 lalu.

"Bahwa didalam persidangan kasus Akil yang telah diputus hakim Suwidya itu, sama sekali tidak ada ditemukan dari keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa klien kami telah memberikan uang dua miliar kepada Akil. Apalagi semua pihak mengetahui bahwa Akil bukanlah hakim MK yang menangani perkara Pemilukada Tapteng. Sehingga penerapan hukum dilakukan Hakim Suwiidya, yang kini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu, sangat menyesatkan karena telah dijadikan dasar oleh penyidik KPK secara copypaste dari amar putusan perkara Akil." ungkap Charles yang telah melaporkan Hakim Suwidya kepada Komisi Yudisial (KY).

" Terkecuali jika Bonaran tertangkap tangan oleh KPK sebagaimana yang selalu kita saksikan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti pada kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar dan beberapa kasus OTT lainnya, yang langsung dijebloskan kedalam Rumah Tahanan." ungkap Cahrles, yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis keras yang banyak menggalang suara untuk Jokowi pada saat kampanye Pilpres kemaren.

Dari hasil investigasi, diketahui ada banyak kemungkinan konspirasi hitam yang dilakukan beberapa orang yang dicurigai ikut andil dalam menjatuhkan Bonaran yang sebelumnya dikenal sebagai seorang advokat pengara hukum senior yang banyak menangani sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk diantaranya berhadapan dengan Bambang Widjajanto (BW) yang saat ini menjadi salah seorang komisioner KPK.

Apalagi jauh sebelum Bonaran dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sang Bupati yang di idolakan oleh masyarakat Tapanuli Tengah itu pernah berseteru dengan petinggi Golkar Akbar Tanjung, yang dikenal cukup dekat dengan Wakil Bupati, pasangan Bonaran sendiri dalam Pemilukada tersebut, yakni Sukron Tanjung yang dikenal cukup dekat dengan beberapa pengusaha lokal. 

Sumber infobreakingnews.com menyebutkan, adanya beberapa proyek Pemda Tapteng yang tidak disetujui oleh Bonaran jatuh kepada mereka, karena sejak Bonaran menjadi Bupati, terlalu banyak gaya birokrasi yang selama ini rawan permainan, dirombak menjadi transparan, guna mengindari penyimpangan yang berkelanjutan merugikan masyarakat kecil.

Saat wartawan menanyakan apakah ada dugaan konsprasi tersebut diatas, sehingga pihak KPK melakukan penahan yang begitu cepat terhadap Bupati Bonaran?

" Sepanjang penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti yang dianggap cukup, maka kewajiban bagi penyidik untuk menaikan statusnya menjadi tersangka. KPK tidak ada urusan dengan masalah politik." kata Johan Budi SP, jubir sekaligus Deputi Bidang Penindakan KPK, saat dimintai klarifikasinya, Senin (10/11/2014) di Jakarta.

" Soal kedua alat bukti dan bukti lainnya yang telah dan sedang didalam oleh penytidik, pastinya nanti akan di ungkapkan oleh Jaksa KPK dalam persidangan." pungkas Johan 

Sebelumnya berbagai media massa pernah memuat soal Bonaran yang menantang KPK agar membeberkan dua alat bukti yang telah dimiliki pihak penyidik KPK, namun sampai berita ini diturunkan KPK tak mau membeberkan prihal kedua alat bukti tersebut

KPK juga sempat tidak memberikan ijin kepada keluarga untuk membawakan obat yang harus setiap hari dikomsumsi oleh Bonaran. Bahkan lebih daripada itu pihak KPK tidak memperbolehkan keluarga membezuk Bonaran selama satu Bulan, karena KPK mendapatkan alat komunikasi berupa HP yang menurut KPK adalah milik Bonaran, padahal hal ini telah dibantah secara keras oleh Bonaran, bahwa HP yang ditemukan pihak KPK dalam aksi sidaknya itu, bukanlah milik dirinya.

Reaksi lainnya dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemas) yang melakukan aksi demo didepan gedung KPK, Senin (10/11) menilai keberadaan wakil KPK, Bambang Widjajanto (BW) telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena memiliki banyak kepentingan atas sejumlah korupsi yang ditangani lembaga anti Korupsi itu.

"BW sangat tidak layak duduk sebagai wakil ketua di KPK karena pernah menangani perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Baratdimana BW bertindak sebagai kuasa hukum salah satu pihak yang berperkara." ungkap Ali Rhamdoni, koordinator Gemas saat dijumpai infobreakingnews.com, Senin (10/11/2014) di Jakarta.

Lebih daripada itu, BW juga menjadi pengacara pada lembaga penjamin simpanan (LPS) yang erat kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi bailout terhadap bank Century serta menjadi kuasa hukum pada terdakwa kasus penyelundupan 30 konteiner blackberry dimana terdakwanya Jhonni Abbas yang divonis bebas oleh pengadilan negri jakarta Pusat.

Sebelumnya pada pekan lalu BW juga didemo untuk kasus yang sama oleh Laskar Pemuda Anti Korupsi (Lapak) .

Masyarakat masih belum melupakan prihal isu pertemuan antara Abraham Samad dengan Joko Widodo, ketika masih mencari pasangannya dalam Pilpres lalu, dan menjadikan isu tersebut KPK langsung membentuk  dewan etik KPK guna mendalami isu seputar pertemuan antara Samaf dan Jokowi. 

'Mustinya KPK juga harus segera membentuk dewan etik guna memproses isu penyimpang yang melibatkan BW dimasa lalu, apalagi masyarakat dan media massa sudah cukup banyak melansir berbagai bentuk pengaduan dari masyarakat terkait dengan sepak terjang wakil ketua KPK tersebut." pungkas Charles Hutagalung.*** Emil Foster Simatupang.