Alamak, Genderang Perang KPK Disaat Pimpinan Polri Tidak Solid.

Jakarta, infobreakingnews - Pertunjukan kuasa petinggi hukum semakin menegangkan antara KPK dan Polri dan DPR RI akibat sosok Konjen Budi Gunawan, sang Jendral yang terlanjur dipaksakan menjadi calon Tunggal Kapolri, padahals sesungguhnya masa jabatan Kapolri Jendral Sutaraman masih tersisa sepuluh bulan lagi. dari sekian banyak pendapat para pakar yang jago ngomong, diantaranya Direktur Eksekutif Point Indonesia Karel Susetyo menilai telah terjadi komunikasi politik yang tidak sehat diantara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan Polri.

Hal itu disebabkan karena Abraham Samad, selaku Ketua KPK, selalu mengeluarkan pernyataan yang memberikan tekanan psikologis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Kepolisian secara kelembagaan.

"Semisal kalimat Abraham 'yang akan menahan Budi Gunawan dan melakukan penggeledahan rumah Budi'. Itu jelas sebagai sebuah paksaan dan tekanan kepada Presiden agar tidak melantik Budi Gunawan," kata Karel di Jakarta, Jumat (16/1).

"Situasi ini juga membuat ketidaknyamanan di tubuh Polri, karena apapun Budi Gunawan adalah representasi sah dari institusi penegak hukum tersebut, dimana mereka memiliki esprit de corpsyang tinggi."

Menurut Karel, selayaknya Samad dalam melakukan penegakan hukum tidaklah gegabah dan harus bersikap elegan.

"Apa yang terlontar dalam beberapa hari ini kan mengesankan bahwa Samad sedang kejar tayang. Tanpa mengindahkan sama sekali dampak politis sebagai akibat dari berbagai pernyataannya itu," ujar Karel.

Karel merasa heran karena tidak biasanya Samad bertindak seperti itu. Bahkan pada kasus menyangkut Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, misalnya, Samad sangat hati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya.

Bahkan lebih dari itu sejumlah isus yang beredar menyebutkan adanya sejumlah petinggi Polri yang cukup dekat dengan pihak KPK yang diduga ikut mengkompori Samad sehingga muncul pernyataan tersangka yang dinilai terlalu prematur karena selama ini sesungguhnya KPK belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Komjen Budi Gunawan sejak disukan memiliki rekening gendut hasil korupsi. 

Bisa dibayangkan betapa sangat tidak nyamannya hubungan antar lembaga hukum KPK dengan Polri jika nanti pada akhirnya Komjen Budi Gunawan dilantik oleh Presiden Jokowi,sambil menunggu final Budi di vonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor. Namun karena panjangnya proses waktu tiba di Pengadilan, dipastikan sementara masih menjadi Kapolri sang jenderal yang diduga menerima suap itu, pastilah akan melakukan strategi serangan balasan terhadap pihak KPK yang sesungguhnya sangat bergantung juga terhadap Polri karena sejumlah besar anggota penyidik KPK adalah anggota Polri yang sedang ditugaskan sementara waktu bekerja di KPK.*** Candra Wibawanti.