Praktek Pungli Pada Pelaksanaan Prona di Kabupaten Tangerang

Tangerang, infobreakingnews - Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) menjadi salah satu bentuk kegiatan pemerintah pusat ke beberapa wilayah di nusantara. Acara yang disebut gratis tersebut diduga hanya hisapan jempol belaka karena pada pelaksanaannya masih dipungut biaya.

Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang tahun ini mengalokasikan Prona ke sembilan desa. Namun di beberapa tempat telah ditemukan adanya indikasi kuat akan pungutan pada warga pemohon prona dari oknum di beberapa kepala desa setempat.

Menurut keterangan yang diberikan kepada pihak infobreakingnews.com, 'S' dan 'E', dua kepala desa dari dua Kecamatan di Kabupaten Tangerang diduga kuat telah memungut biaya operasional pengurusan sertifikat prona pada warga dengan biaya bervariasi antara ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah.  

Dalam video rekaman investigasi wawancara, dua kepala desa yang berbeda kecamatan ini membenarkan akan adanya isu pada desa mereka terkait tindakan pungli pada warga yang mau mengurus prona untuk tahun 2016.

"Ya benar, kami meminta biaya administrasi pada warga untuk kebutuhan di lapangan seperti makan, isi bahan bakar kenderaan serta lainnya. Masalahnya kami ini tidak dibekali anggaran dari Kantah ATR/BPN Kab. Tangerang sama sekali ." ungkap 'E' yang sama persis juga dengan 'Y' saat menerangkan isu dugaan tindakan pungli  prona di desanya pada tim investigasi.

Hingga berita ini di turunkan kedua kalinya terkait Prona, baik Kakantah ATR/BPN Kab.Tangerang  Himsar A. Ptnh sendiri atau juga KASI Lendreforma dan Konsolidasi Tanah yang akrab dipanggil 'Oni', belum bisa ditemui wartawan untuk diminta klarifikasi. Mereka juga diduga jarang pergi ke kantor tanpa alasan yang jelas. ***Johanda Sianturi