Beda Pandangan, Bintang Wonder Woman Ribut dengan PM Israel

PM Israel Benjamin Netanyahu dan Aktris Gal Gadot

Tel Aviv, Info Breaking News – Aktris Hollywood pemeran karakter Wonder Woman, Gal Gadot, baru-baru ini terlibat dalam perseteruan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan status minoritas Arab di Israel.

"Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri," ungkap Gal Gadot, seperti dikutip BBC (12/3/2019), menanggapi perselisihan tentang peran partai-partai Arab Israel dalam gelaran pemilu mendatang.

Pertikaian antara Gal Gadot dengan Netanyahu awalnya bermula pada hari Sabtu lalu, ketika aktris dan presenter televisi Israel Rotem Sela menantang peryataan Menteri 

Kebudayaan Miri Regev tentang peran partai-partai Arab dalam pemilu 9 April.

Regev diketahui mengulangi peringatan dari partai sayap kanannya dan partai Likud pimpinan Netanyahu bahwa pemilih tidak boleh memilih saingan utamanya karena mereka mungkin membentuk koalisi pemerintahan yang mencakup anggota parlemen Arab.

"Apa masalah dengan orang Arab?" tanya Sela melalui “story” di akun Instagramnya.

"Kapan seseorang dalam pemerintahan ini akan menyampaikan kepada publik bahwa Israel adalah negara dari semua warganya, dan bahwa semua orang diciptakan sama, dan bahwa bahkan orang Arab dan Druze dan LGBT dan kaum kiri adalah manusia,” imbuh dia.

Komentar tersebut lalu disambut baik oleh Gal Gadot, yang tak lain adalah teman dekat Sela.

"Ini bukan masalah kanan atau kiri. Yahudi atau Arab. Sekuler atau religius," tulis Gadot kepada 28,3 juta pengikutnya di Instagram.

"Ini masalah dialog untuk perdamaian, kesetaraan, dan toleransi antara kita semua," lanjutnya.

Menanggapi Gal Gadot, hari Minggu PM Netanyahu pun mengunggah sebuah pernyataan di akun Instagramnya dengan merujuk istilah “negara-bangsa”.

"Israel bukan negara dari semua warganya. Menurut hukum kewarganegaraan dasar yang kami lalui, Israel adalah negara-bangsa orang-orang Yahudi, hanya itu."

"Seperti yang Anda tulis, tidak ada masalah dengan warga Arab Israel. Mereka memiliki hak yang sama seperti kita semua, dan pemerintah Likud telah berinvestasi lebih banyak di sektor Arab daripada pemerintah lain," tambahnya.

Menurut kantor berita AFP, Netanyahu kemudian mengemukakan masalah ini pada rapat kabinet.

Dia menyebut Israel "negara Yahudi dan demokratis" dengan hak yang sama, tetapi "negara bangsa bukan dari semua warganya, tetapi hanya orang-orang Yahudi".

Sementara itu, bangsa Arab Israel, keturunan dari 160.000 warga Palestina yang tersisa setelah Negara Israel dibentuk pada 1948, telah lama mengeluh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Mereka mengatakan mereka menghadapi diskriminasi dan ketentuan yang lebih buruk daripada orang Yahudi Israel dalam hal layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

PM Israel Sempat Memicu Kehebohan

Diketahui, PM Netanyahu sebelumnya sempat memicu kehebohan ketika dia mengatakan Israel "bukan negara dari seluruh warganya". Hal tersebut merujuk pada orang-orang Arab yang menempati 20 persen total populasinya.

Dalam pernyataan itu, dia juga mengutip undang-undang "negara-bangsa", yang telah memicu kontroversi tahun lalu.

Undang-undang itu mengatakan bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel dan menempatkan bahasa Ibrani di atas bahasa Arab sebagai bahasa resmi. ***Candra Wibawanti