Anggota Komisi VI DPR Sebut Ancaman Mogok Karyawan Pertamina Hanya Manuver Politik

Deddy Yevri Sitorus

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, mengaku pihaknya mempertanyakan sikap dan ancaman Serikat Pekerja Pertamina.

Ia menilai ancaman tersebut lebih berbobot politis dibandingkan murni perjuangan normatif buruh.

Dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak jelas disebutkan akar permasalahan antara Serikat Pekerja dengan Pertamina. Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.

“Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui, maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran,” kata Deddy, dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).

"Setahu saya, apa yang diterima oleh karyawan Pertamina jauh lebih baik dibanding perusahaan mana pun, termasuk pekerja di BUMN lainnya,” sambung Deddy.

Atas dasar itu, Deddy merasa ancaman mogok kerja itu tak lain hanyalah manuver politik belaka. Sebab terkesan serikat pekerja ingin menyandera jajaran Direksi Pertamina di saat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini,” kata Deddy.

Seperti ramai diberitakan, Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dikabarkan berencana melakukan aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Lebih jauh, Deddy menganalisa tujuan utama ancaman mogok adalah menuntut pergantian direktur utama. Hal itu menjadi satu dari tiga tuntutan. Dua lainnya adalah mengenai perjanjian kerja bersama dan hubungan industrial.

Oleh karena itulah Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar elite Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.

“Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kemelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut Pertamina belaka. Sepertinya, elite Serikat Pekerja punya agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi direktur utama, katanya,” urainya.

Menurut Deddy, isu ini bisa saja benar jika melihat bahwa tuntutan utama FSPPB ini adalah penggantian dirut. Seolah-olah hanya dirut yang bertanggung jawab soal hubungan industrial atau perjanjian kerja bersama. Jika tidak ada unsur politisnya, seharusnya serikat pekerja menuntut pergantian seluruh Jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina. Sebab, lanjut Deddy, tidak mungkin soal seperti itu diputuskan sendirian oleh direktur utama.

“Menuntut pergantian dirut bukanlah hal yang lazim dalam perjuangan normatif pekerja. Jadi ketika poin-poin hubungan industrialnya tidak jelas, wajar saja kalau diluar isu soal kongkalikong elite pekerja Pertamina mau menjatuhkan dirut ini muncul,” ujar Deddy.

Lebih jauh, Deddy mengingatkan seluruh karyawan Pertamina mengenai tugas perusahaan negara itu dan pentingnya mereka bagi bangsa sebagai objek vital nasional. Oleh karena itu, Deddy meminta negara dan direksi mengambil tindakan tegas sesuai regulasi jika elite serikat pekerja tetap memaksakan mogok besar-besaran di saat memasuki libur Nataru ini.

“Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini.,” tegasnya.

“Serikat Pekerja akan berhadapan dengan rakyat banyak jika sampai pelayanan Pertamina terhenti saat sangat dibutuhkan, hanya karena ulah dan ambisi elitenya yang tidak jelas,” pungkasnya. ***Rina Trian