Jakarta, Info Breaking News - Menyadari kondisi pada masa krusial sekarang ini di tengah badai ganas yang menerpa lembaga Mahkamah Agung akibat bobroknya moral segelintir oknum hakim agung dan sejumlah hakim yustisial dan attitude sebagian pegawai MA yang tamak dan serakah hingga ditangkap KPK, menjadikan parameter baru dalam meningkatkan kinerja sekaligus penggemblengan para calon hakim di Badiklat MA.
SDM para instruktur di Badiklat MA juga semakin diperkuat dengan diterjunkannya sejumlah hakim tinggi dari berbagai PT, juga para hakim Yustisial MA, guna meningkatkan stigma yang kuat terhadap para calon hakim yang akan ditempatkan di berbagai pengadilan negeri, khususnya di daerah terluar yang kualitas hakim dan pelayanan para pegawai pengadilan terhadap para pencari keadilan selama ini dinilai masih jauh panggang dari api.
Sarpin, SH., MH, salah satu hakim tinggi PT Banten, yang memiliki track record cemerlang, berani mengambil sikap tegas membatalkan sangkaan KPK terhadap Jenderal Pol Budi Gunawan di PN Jaksel itu, kini atas intruksi MA, Sarpin yang beberapa kali menjadi Humas di berbagai pengadilan, ditugaskan ikut membantu suksesnya sejumlah program Badiklat MA di Megamendung, Jabar.
Selama lebih dari 10 tahun, Badiklat Peradilan Belanda (SSR) bekerja sama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil (BLDK) Mahkamah Agung RI mengadakan pelatihan dan pendidikan calon hakim untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan para hakim, panitera dan aparatur peradilan lainnya di Indonesia. Lingkup kerja meliputi baik manajemen BLDK maupun sisi teknis pelatihan termasuk magang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan visi dan misi BLDK (RENSTRA), penilaian calon hakim di BLDK dan selama magang, evaluasi program pelatihan (PPC) dan pengenalan teknik blended learning dan e-learning. Juga, pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik telah diselenggarakan dengan topik-topik teknis seperti peran juru bicara pengadilan atau penulisan putusan. Selain itu, sebuah lokakarya telah direncanakan tentang integritas peradilan.
Meskipun kursus integritas sudah menjadi bagian dari program pelatihan awal untuk calon hakim (PPC), sebuah Analisis Kebutuhan Pelatihan (Juli 2020) dan sebuah evaluasi atau survei antara calon hakim, tutor & mentor, dan beberapa ketua pengadilan selama tahun 2021 menunjukkan adanya harapan untuk lebih memperhatikan integritas hakim sebagai aspek tugas.
"Hal itu tidak berarti bahwa pelatihan BLDK belum cukup, melainkan menunjukkan pentingnya para pemangku kepentingan melekat kepada integritas. BLDK juga mencatat bahwa selain menanamkan integritas pada calon hakim, yang sebenarnya lebih sulit lagi adalah untuk memantau kepatuhan terhadap nilai-nilai integritas tersebut oleh para hakim," ungkap Sarpin kepada wartawan senior hukum Emil F Simatupang, Selasa (14/3/2023) di Jakarta.
Menanggapi kebutuhan untuk memperhatikan integritas, diadakan pertemuan daring dengan SSR, BLDK dan Badan Pengawas Mahkamah Agung pada Januari 2022 untuk melakukan inventarisasi masalah etika yang berujung pada digelarnya lokakarya pada Senin (13/03/2023) kemarin dengan mengusung tema “Integritas Peradilan di Indonesia”. Tema tersebut sejalan dengan tema yang juga diusung pada hari peringatan ulang tahun IKAHI ke 70.
DR. Sriti Hesti Astiti, SH., MH selaku Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Corporate University Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan terpilih sebagai Moderator.
Peserta yang hadir meliputi pimpinan dan hakim fungsional BLDK, Badan Pengawas (Bawas) MA, Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Workshop yang digelar di gedung BLDK (Corporate University), Ciawi tersebut bertujuan untuk:
1. Berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang integritas peradilan secara umum
2. Untuk bertukar pikiran tentang bagaimana menghadapi tantangan berhubungan integritas
3. Mendiskusikan peluang untuk memasukkan lebih jauh integritas ke dalam kurikulum BLDK. ***Armen Foster
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !