Jakarta, Info Breaking News - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) atau Government Technology (GovTech) yang diyakini mampu menekan kebocoran anggaran negara hingga mencapai Rp 2.000 triliun.
Menurut Luhut, portal digital tersebut tidak hanya akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara digital, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap komoditas strategis seperti mineral kritis. Ia memperkirakan potensi kebocoran yang dapat dicegah berada pada kisaran Rp 1.500 triliun hingga Rp 2.000 triliun, sekaligus membuat pengelolaan sektor mineral menjadi lebih terkendali.
Sistem tersebut dikembangkan dari pengalaman penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang telah diterapkan pada komoditas batu bara dan nikel. Luhut menegaskan bahwa pengembangan berkelanjutan sistem itu akan meningkatkan efisiensi dan membangun ekosistem yang mempersempit peluang terjadinya korupsi.
Ia juga menyebut portal GovTech telah terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mendukung pengelolaan ekspor sejumlah komoditas strategis melalui mekanisme satu pintu.
Presiden Prabowo Diundang Pantau Uji Coba
Sebagai bagian dari persiapan implementasi, Luhut mengaku telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung proyek percontohan digitalisasi bansos pada Juli 2026.
Menurutnya, program uji coba tersebut telah berjalan di 42 kabupaten/kota, termasuk di Banyuwangi. Berdasarkan pelaksanaan awal tersebut, pemerintah mulai memahami berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial yang akan dikelola melalui sistem berbasis AI.
Luhut menilai proyek ini berpotensi menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Prabowo apabila berhasil diterapkan secara menyeluruh. Ia mengatakan pemerintah sedang menyusun agenda agar Presiden dapat meninjau langsung pelaksanaan program pada 6–9 Juli 2026 di salah satu lokasi, seperti Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
Target Nasional Oktober 2026
Luhut memproyeksikan proses pendaftaran di 42 daerah percontohan dapat rampung pada akhir Juli 2026. Dengan demikian, pemerintah menargetkan peluncuran nasional program bansos digital di 541 kabupaten/kota pada Oktober 2026.
Ia berharap sebagian besar data penerima bantuan sudah tersedia saat program diluncurkan sehingga pada akhir tahun pemerintah memiliki basis data yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Luhut menambahkan proses implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan pemutakhiran data yang terus berlangsung. Kementerian Sosial akan menjadi salah satu pihak yang berperan dalam proses tersebut.
Digital Single ID dan Subsidi Tepat Sasaran
Sebelumnya, Luhut juga mengungkap rencana penerapan Digital Single ID pada akhir 2026 sebagai fondasi digitalisasi layanan pemerintah. Menurutnya, identitas digital tunggal akan membuat penyaluran bansos maupun bantuan tunai langsung menjadi lebih tepat sasaran.
Melalui sistem berbasis AI, pemerintah juga berencana mengubah skema subsidi. Jika selama ini subsidi banyak diberikan kepada barang, ke depan bantuan akan disalurkan langsung kepada penerima yang berhak. Data penerima bantuan dan berbagai program sosial akan dianalisis menggunakan AI untuk meningkatkan akurasi penargetan serta efisiensi anggaran negara. ***Nadya
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !