Yogyakarta, Info Breaking News - Pemerintah masih merumuskan formula yang tepat untuk peraturan presiden (perpres) tentang ojek online (ojol). Pembahasan dilakukan untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak pengemudi dan keberlanjutan bisnis perusahaan penyedia platform transportasi daring.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah masih mengkaji sejumlah model untuk mengatur ekosistem transportasi online roda dua.
“Ya, lagi kita bahas ya. Kita mencoba untuk meng-exercise semua model-model yang adil untuk menjaga ekosistem transportasi online roda dua kita ya. Juga bagaimana membuat keseimbangan antara perlindungan hak-hak pengemudi dan juga keberlanjutan bisnis dari platform ride hailing ini,” kata Nezar di Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nezar, pemerintah ingin menghasilkan aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan pengemudi sekaligus memastikan perusahaan penyedia layanan ride hailing tetap dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.
“Jadi lagi kita exercise dan tentu saja kita mencoba merumuskan formula yang paling tepat,” ucapnya.
Nezar juga mengapresiasi sejumlah platform yang telah menjalankan arahan Presiden terkait pembagian pendapatan. Dalam skema tersebut, effective take rate ditetapkan sebesar 8 persen untuk platform dan 92 persen untuk pengemudi.
“Selama ini kita berterima kasih pada sejumlah platform yang sudah menjalankan perintah presiden untuk mengambil apa yang kita sebut sebagai effective take rate 8% buat platform, 92% buat pengemudi,” imbuh Nezar.
Meski demikian, pemerintah masih membahas pengaturan ekosistem transportasi online secara lebih luas. Hal itu karena layanan platform tidak hanya mencakup pengantaran penumpang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan.
Nezar menegaskan pengaturan layanan pengiriman barang dan makanan tidak dapat disamakan dengan transportasi penumpang karena memiliki karakteristik serta model bisnis yang berbeda. “Itu pengaturannya akan berbeda. Pengaturannya akan berbeda karena ekosistemnya juga tidak sama, model bisnisnya,” ujarnya.
Dalam proses penyusunan aturan, pemerintah juga terus berdiskusi dengan para pengemudi dan perusahaan platform untuk mendapatkan masukan serta mencari solusi yang dinilai paling tepat.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan adanya keadilan pendapatan bagi pengemudi. Nezar mengatakan kebijakan yang nantinya diterbitkan diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan pengemudi tanpa mengabaikan keberlangsungan bisnis perusahaan platform.
“Kita sedang mendiskusikan dan mencari solusi yang terbaik dan terutama tentu saja bentuk keberpihakan presiden terhadap masalah keadilan pendapatan pengemudi,” tandasnya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !