Istana Redam Kabar Reshuffle Pasca-17 Agustusan

Presiden Prabowo Subianto saat melantik dua menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, 17 September 2025

Jakarta, Info Breaking News - Kabar mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 17 Agustus 2026 kembali muncul ke permukaan. 

Sejumlah pimpinan partai politik dan pejabat negara menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Istana menyatakan hingga kini belum ada rencana reshuffle kabinet.

Parpol Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meminta para pembantu presiden dan partai politik koalisi tidak terlalu jauh menanggapi isu tersebut.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh," kata Saleh.

Menurut Saleh, PAN memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga menyerahkan pembahasan mengenai reshuffle kepada masyarakat, akademisi, dan pengamat sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyebut keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Berdasarkan pengamatannya di Komisi II DPR, para menteri yang menjadi mitra kerjanya sejauh ini dinilai telah bekerja dengan baik.

"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede.

PDIP Tunggu Penjelasan Istana

PDIP juga merespons isu perombakan kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah dan Istana.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," kata Andreas.

Terkait penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam sejumlah survei, Andreas menilai pemerintah mungkin memiliki hasil survei sendiri. Ia pun enggan memastikan apakah reshuffle dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

"Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tuturnya.

MPR: Reshuffle Urusan Eksekutif

Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyatakan belum mengetahui adanya rencana reshuffle setelah 17 Agustus. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan eksekutif.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Muzani di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Muzani tidak memberikan komentar lebih jauh dan kembali menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Istana Bantah Ada Rencana Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi pihak Istana yang memberikan penjelasan paling tegas mengenai isu tersebut. Ia mengatakan hingga Jumat (7/8/2026), belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.

Namun, apabila nantinya terjadi perubahan susunan kabinet, pemerintah disebut akan memprioritaskan pengisian jabatan wakil menteri yang saat ini masih kosong.

"Sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo.

Jabatan yang saat ini kosong antara lain Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski demikian, pemerintah belum mengungkap kapan posisi tersebut akan diisi.

"Kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang saat ini kosong," ujarnya. ***Milly