100 Titik SPPG Diduga Fiktif, DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola

Anggota DPR Irma Suryani Chaniago

Jakarta, Info Breaking News – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Chaniago menanggapi temuan dugaan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Kabupaten Cilacap. Ia menilai temuan tersebut harus menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program.

Irma menilai persoalan SPPG bermasalah berpotensi tidak hanya terjadi di Cilacap, tetapi juga di wilayah lain. Karena itu, ia meminta BGN melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

"SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah daerah lain, semoga kedepan Kinerja BGN makin baik," ungkap Irma, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, pergantian kepemimpinan di BGN dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari sistem pengawasan hingga sumber daya manusia di lapangan.

"Tentu ini momentum untuk BGN yang baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam juga mengevaluasi SDM yang ada di SPPG," ujarnya.

Irma juga meminta agar fasilitas yang tidak memenuhi standar dapat dihentikan secara permanen.

DPR Soroti Persetujuan SPPG yang Dinilai Tidak Tepat

Irma mengaku DPR memiliki keterbatasan dalam memantau kondisi SPPG secara detail di seluruh Indonesia. Namun, ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian dalam proses persetujuan SPPG.

"Sebetulnya banyak masyarakat yang punya SPPG bagus tapi tidak mendapatkan approval, sementara yang tidak bagus malah dapat approval," katanya.

Menurut dia, banyak pihak yang berupaya membantu masyarakat agar dapat memenuhi standar dan memperoleh persetujuan demi mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Temuan 100 Titik Diduga Fiktif di Cilacap

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkap adanya sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif setelah dilakukan pengecekan lapangan.

Ammy menyebut sejumlah titik yang terdaftar justru berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan gizi.

"Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan," ucap Ammy.

BGN Bantah Seluruh Titik Berstatus Fiktif

Menanggapi hal itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah Reza Mahendra membantah seluruh titik tersebut dikategorikan sebagai SPPG fiktif.

"Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 (SPPG) itu semua fiktif," kata Reza.

Ia menjelaskan sekitar 100 titik tersebut telah memiliki identitas atau ID SPPG dan terdaftar dalam portal BGN sebelum kebijakan moratorium diberlakukan.

"Kurang lebih 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG, artinya terdaftar melalui portal. Namun beberapa di antaranya tidak berprogres, tidak ada pembangunan," ungkapnya. ***Milly